PENERAPAN PPKM DARURAT JAWA-BALI 3-20 JULI 2021

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), default quality
Spread the love

Sarirejo-grobogan.desa.id – Pemerintah  resmi terapkan  pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat. Pelaksanaan PPKM tersebut akan dilakukan di Jawa dan Bali yang akan berlangsung dua pekan.  

 Adapun pemberlakuan PPKM Darurat ini merupakan respons seiring melonjaknya kasus Covid-19 di Indonesia.

 Kebijakan PPKM Darurat rencananya akan diterapkan selama dua pekan ke depan. Dengan kebijakan ini, pemerintah  bakal menutup semua restoran dan mal secara penuh. Begitu pula dengan perkantoran, dimana akan diberlakukan kerja dari rumah atau work from home (WFH) 100 persen

Wilayah yang akan menerapkan PPKM Darurat ada 44 kabupaten dan kota di 6 provinsi.

Adapun, daftar yang telah dirilis berikut ini:

Banten

–  Tangerang Selatan –  Kota Tangerang

Jawa Barat     

-Purwakarta – Kota Sukabumi – Kota Depok –  Kota Cirebon – Kota Cimahi – Kota Bogor –            Kota Bekasi – Kota Banjar – Kota Bandung – Karawang –   Bekasi

DKI Jakarta

– Jakarta Barat -Jakarta Timur – Jakarta Selatan – Jakarta Utara – Jakarta Pusat

Jawa Tengah

 – Sukoharjo – Rembang – Pati – Kudus – Kota Tegal – Kota Surakarta – Kota Semarang – Kota Salatiga -Kota Magelang – Klaten – Kebumen – Grobogan – Banyumas

Daerah Istimewa Yogyakarta

–  Sleman – Kota Yogyakarta – Bantul

Jawa Timur

– Tulungagung -Sidoarjo – Madiun – Lamongan – Kota Surabaya – Kota Mojokerto – Kota Malang –  Kota Madiun – Kota Kediri -Kota Blitar

Berikut cakupan pengetatan aktivitas masyarakat di Jawa-Bali pada periode PPKM Darurat 3-20 Juli 2021:

     1. 100 persen Work from Home untuk sektor non essential;

  1. Seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online/daring;
  2. Untuk sektor essential diberlakukan 50 persen maksimum staf Work from Office (WFO) dengan protokol kesehatan, dan untuk sektor kritikal diperbolehkan 100 persen maksimum staf work from office (WFO) dengan protokol kesehatan.
  3. Cakupan sektor essential adalah keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina, serta industri orientasi ekspor.
  4. Cakupan sektor kritikal adalah energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari.
  5. Untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50 persen;
  6. Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup;
  7. Restoran dan Rumah Makan hanya menerima delivery/take away;
  8. Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100 persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  9. Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) ditutup sementara;
  10. Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara;
  11. Kegiatan seni/budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara;
  12. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70 persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  13. Resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak diperkenankan makan ditempat resepsi. Makanan tetap dapat disediakan dengan wadah tertutup untuk dibawa pulang.
  14. Pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi jarak jauh (pesawat, bis, dan kereta api) harus menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksin dosis I) dan PCR H-2 untuk pesawat serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi jarak jauh lainnya.

 Satpol PP Pemerintah Daerah, TNI, Polri agar melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemberlakuan pengetatan aktivitas masyarakat di atas terutama pada poin 3.(admin )

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*